Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu Lengkap

Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu Lengkap

Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu

Pelaksanaan Putusan Perkara Perceraian

Apabila putusan Hakim mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah putusan itu diberitahukan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian (pasal 84 ayat 4 UU No. 7/1989).

Dalam perkara cerai gugat maka akta cerai didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Ex pasal 81 ayat 2 UU No. 7/1989).

Akta Cerai tersebut tercatat dalam Register Akta Cerai pada Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan cerai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan di tempat tinggal suami dan isteri yang bersangkutan serta PPN/KUA Kecamatan yang dahulu mencatat perkawinan mereka, untuk diadakan pencatatan perkawinan itu.

Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Asal-usul Anak

Dalam perkara penetapan asal-usul anak maka Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor catatan sipil setempat untuk diterbitkan akta kelahiran (pasal 55 ayat 5 UU No. 1/1974, pasal 103 ayat 3 KHI).

Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Itsbat Nikah dan Rujuk

Dalam penetapan Itsbat nikah dan rujuk maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan lagi dalam Buku Pendaftaran Nikah atau Rujuk. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusnnya.

Kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipan Buku Pendaftaran Nikah (surat nikah) sebagai bukti pernikahan, dan bukti pendaftaran rujuk sebagai alat bukti yang sah.

Demikian pula dalam perkara pembatalan perkawinan, maka Panitera PA wajib mengirimkan salinan putusan tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan yang bersangkutan untuk diadakan pencatatan (pasal 38 PP No. 9/1975).

Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Itsbat Cerai

Dalam perkara Itsbat Cerai, maka Panitera juga wajib mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti cerai dan mengirimkan salinan Itsbat cerai tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan serta PPN/KUA Kecamatan di mana dahulu perkawinan mereka dicatatkan.

Pelaksanaan Putusan Perkara Sengketa Tanah Wakaf

Dalam perkara sengketa tanah wakaf, maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPAIW/KUA Kecamatan yang mewilayahi tanah wakaf tersebut untuk diadakan pencatatan dalam buku wakaf dan diterbitkan Pengganti Akta Ikrar Wakaf, guna penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf tersebut.

Pelaksanaan Putusan Perkara Perceraian Anggota ABRI dan PNS

Putusan cerai bagi anggota ABRI dan PNS yang telah berkekuatan hukum tetap harus pula dikirimkan kepada Instansi dimana suami/isteri yang bersangkutan menjadi Anggota ABRI dan PNS.

 

Sumber : https://www.ilmubahasainggris.com/