CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN

CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN

CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN

KASUS PENGGELAPAN PAJAK / MAFIA PAJAK

Dalam kasus mafia pajak yang tersangkanya adalah seorang Pejabat pajak yang bernama Gayus dapat dipetik beberapa pelanggaran pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Analisis:

  • Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

Dalam tanggung jawabnya sebagai PNS golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak, tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, lebih memilah – milah kasus yang ditanganinya.

  • Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Setelah kasus ini bergulir banyak kepentingan publik yang terabaikan dan yang lebih pentingnya adalah kepercayaan publik terhadap pelayanan pajak berkurang atau menurun drastis.

  • Prinsip Ketiga – Integritas

Dampak dari prinsip kedua berhubungan dengan prinsip ketiga ini, apabila kepercayaan masyarakat luas berkurang dan akhirnya akan membuat suatu integritas kinerja dalam suatu departemen menurun.

  • Prinsip Keempat – Obyektivitas

Sebagai PNS golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak, dituntun harus objektif terhadap sebuah kasus perpajakan, tetapi Gayus tidak bertindak sedemikian rupa.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Dalam masalah pejabat perpajakan “Gayus” Kompetensi dan kehati-hatian Profesional tidak ditunjukkan dengan memihak kepada organisasi dan golongan tertentu untuk memupuk keuntungan sendiri.

 

Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Melihat kasus terhadap penyimpangan pajak yang dilakukan pejabat perpajakan “Gayus”, seharusnya kerahasiaan itu benar benar dilakukan untuk dan demi kepentingan pembangunan Negara dan Bangsa dan bukan untuk melindungi kepentingan golongan tertentu.

 

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi: Hal ini sama sekali tidak di tunjukkan oleh pejabat perpajakan “Gayus” dimana prilaku profesinya jelas jelas merugikan masyarakat bangsa dan Negara.

 

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Bahwa setiap pejabat harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sebagai seorang pejabat perpajakan. Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat perpajakan “Gayus” tidak ditemukan standar teknis dan standar professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya bermuara pada penerimaan pendapatan Negara guna pembangunan Bangsa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/